Lahirnya Masa Reformasi

Perhatian mengenai korupsi dan nepotisme, memusat di sekitar pemerintahan Suharto, yang berlangsung sejak 1990 akhirnya nasibnya berakhir setelah krisis ekonomi tahun 1997. Pada bulan Mei 1998 demonstrasi mahasiswa meningkat di kota-kota besar, dan harga-harga yang terus meningkat menyebabkan frustrasi dan kemarahan massa.

Presiden Soeharto

1. Suharto Mengundurkan Diri dari Jabatan Presiden

Enam mahasiswa terbunuh selama demonstrasi di Universitas Trisakti, Jakarta pada 12 Mei 1998. Pada hari itu juga terjadi kerusuhan dan penjarahan, lebih dari 500 orang tewas dalam kekacauan tersebut. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan Surakarta tanggal 14-15 Mei 1998 merupakan kerusuhan terburuk di Indonesia sejak tahun 1965. Kerusuhan itu juga merusakkan harapan untuk segera memulihkan ekonomi. Di Surakarta sedikitnya 28 orang tewas. Suharto memutuskan untuk meninggalkan pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo dan kembali ke Indonesia. Etnis Cina yang memahami bahwa mereka dalam bahaya karena menjadi target kemarahan rakyat, mulai meninggalkan Indonesia, mereka melihat kawasan Glodok di Jakarta telah terbakar habis.

Pada tanggal 19 Mei Suharto muncul di TV dan menyatakan ia tidak akan turun, tetapi akan mengadakan pemilu baru. Beberapa tokoh Islam seperti Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid bertemu Suharto pada saat ribuan mahasiswa brdemonstrasi turun ke jalan. Pada tanggal 20 Mei 1998 Amien Rais menunda demonstrasi raksasa setelah 80.000 massa menduduki Lapangan Merdeka. Akhirnya, Suharto mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 pagi dan B.J. Habibie ditunjuk sebagai presiden baru Indonesia.

2. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Pada tanggal 22 Mei 1998, Habibie mengumumkan Kabinet Reformasi. Sebagai langkah pertama, ia mengganti Letjen Prabowo dari Panglima Kostrad. Tetapi mahasiswa tidak senang dengan adanya presiden baru yang mereka lihat juga merupakan perpanjangan rezim Suharto. Kabinet Reformasi diresmikan pada tanggal 23 Mei 1998, dan Habibie berjanji akan menggelar pemilu satu tahun kemudian.

BJ. Habibie

Pada tanggal 9 November 1998, mahasiswa kembali mendatangi gedung MPR, mereka menuntut pengadilan Suharto, dan penghapusan dwi fungsi ABRI. Tokoh-tokoh politik seperti Gus Dur, Amin Rais, Megawati, dan Sultan Hamengkubuwono X, mengadakan pertemuan di Ciganjur, dengan para mahasiswa, untuk mendeklarasikan Deklarasi Ciganjur yang berisi reformasi di pemerintahan, dan penghapusan dwi fungsi ABRI.

Pada tanggal 12 November 1998, terjadi lagi demonstrasi di Jakarta yang mengakibatkan 60 orang luka-luka. Pada hari berikutnya, 9 mahasiswa tewas di dekat Universitas Atma Jaya Jakarta. Akhirnya, MPR memutuskan, pemilu akan digelar pada bulan Juni 1999, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dibentuk. Akhirnya pada tanggal 7 Juni 1999, pemilu digelar yang diikuti 48 partai besar dan kecil. Jumlah kursi di MPR diumumkan pada tanggal 1 September 1999. Dari 48 partai hanya 21 partai yang bisa mendapatkan kursi di MPR, dan hanya 6 partai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu tahun 2004 yaitu PDI-P (153 kursi) Golkar (120 kursi) PPP (58 kursi), Partai Kebangitan Bangsa (51 kursi), Partai Amanat Nasional (34 kursi), dan Partai Bulan Bintang, (13 kursi).

3. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

Pada pemilihan presiden di MPR pada tanggal 20 Oktober 1999, Habibie mengundurkan diri dari sebagai caon presiden dari partai Golkar, dan digantikan oleh Akbar Tandjung tetapi ia juga mengundurkan diri satu jam kemudian. Yusril Mahendra dari Partai Bulan Bintang juga mengundurkan diri dari pemilihan presiden itu. Pada pemilihan presiden itu akhirnya Abdurrahman Wahid ( Gus Dur) menerima 373 suara dan dipilih menjadi presiden, sementara Megawati Sukarnoputri yang menerima 313 suara, dipilih menjadi Wakil Presiden oleh MPR. Presiden Gus Dur dan Megawati mengumumkan kabinet pada tanggal 29 Oktober 1999.

Gusdur

Pada bulan Juli 2000, nilai mata uang Indonesia melemah drastis, kelangkaan BBM terjadi di sekitar Pulau Jawa, dan ketegangan politis berlanjut antara Presiden Wahid dan MPR. Presiden Wahid diminta bertemu MPR, untuk menanyakan kasus pemecatan dua menteri ekonomi dari kabinet, dan menanyakan hal- hal lain, tetapi Presiden Wahid tidak menjawab semua pertanyaan MPR.

Presiden Wahid Kemudian meminta maaf pada MPR karena tidak memenuhi MPR selama ini, dan menawarkan resuffle kabinet. Pada tanggal 9 Agustus 2000 ia mengumumkan bahwa ia menyerahkan urusan pemerintahan kepada wakil presiden Megawati Sukarnoputri, tetapi ia tetap akan mempertahankan kedudukannya sebagai presiden, ia hanya mendelegasikan tugas-tugas tertentu ke Megawati.

Pada bulan April 2001, dilaporkan negara mengalami defisit anggaran yaitu pengurangan jumlah produksi di dalam negeri. Hilangnya pendapatan dari fasilitas gas alam di Aceh yang terpaksa ditutup, bursa saham dan nilai mata uang Indonesia mengalami penurunan. Pada tanggal 30 April 2001 MPR menyetujui nota kesepahaman yang menyatakan bahwa Presiden Wahid mempunyai waktu satu bulan untuk meningkatkan kinerjanya, atau ia akan diturunkan dari jabatan presiden melalui sidang istimewa MPR.

Pada 20 Mei 2001 diadakan sidang khusus untuk merekomendasikan pertemuan-pertemuan antara presiden dan MPR, yang meliputi kemungkinan beberapa tugas-tugas presiden untuk didelegasikan ke Wakil Presiden Megawati. Dengan adanya desas desus yang menyebar bahwa Presiden Wahid mungkin mengeluarkan undang-undang darurat secara sepihak, Megawati membatalkan perjalanan ke Malang dan Bali. 

Pada tangal 28 Mei 2001 Presiden Wahid akan mengeluarkan keputusan untuk membubarkan MPR. Beberapa menteri, polisi dan pemimpin-pemimin militer tidak akan mendukung keputusan itu. Pada waktu siang hari, Presiden Wahid mengeluarkan suatu keputusan kepada Menteri Keamanan Bambang Yudhoyono untuk memberi kuasa-kuasa khusus dalam situasi keadaan darurat. Fraksi- fraksi MPR mulai memproses pemanggilan presiden pada sidang khusus yang akan diadakan pada tanggal 1 Agustus,.

Pada tanggal 23 Juli 2001 Gus Dur mengeluarkan maklumat dari Istana Presiden, yaitu membekukan MPR, membubarkan partai Golkar, dan akan mengadakan pemilu dalam satu tahun. Militer dan polisi mengabaikan keputusan itu, dan enam menteri termasuk Agum Gumelar dan Marzuki Darusman berhenti. Pada hari yang sama MPR melakukan voting dari 591 anggota MPR yang bersepakat untuk memindahkan Gus Dur dari Istana Presiden. Kemudian Megawati Sukarnoputri dilantik menjadi presiden Indonesia kelima dan kabinet yang ada dibubarkan.

2. Masa Pemerintahan Megawati

Pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati mengumumkan kabinet baru yaitu Kabinet Gotong Royong dan Hamzah Haz dipilih sebagai wakil presiden oleh MPR. Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

Megawati Soekarno Putri

Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang ‘dingin’. Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden.

3. Pemilihan Umum Indonesia 2004

Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggotaanggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999) pada Pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam satu paket, bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah. Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi maksimal tiga tahap (minimal dua tahap).

1. Tahap pertama “Pemilu legislatif” adalah Pemilu untuk memilih partai politik (untuk persyaratan Pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.
2. Tahap kedua (atau “Pemilu presiden putaran pertama”) adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap kedua ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.
3. Tahap ketiga (atau “Pemilu presiden putaran kedua”) adalah pemilu babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara paling tidak 50 persen (Bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu presiden putaran kedua, akan tetapi, bila pada Pemilu presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi presiden dan wakil presiden). Tahap ketiga ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004.

Pemilu Legislatif 2004

Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan Pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 partai politik, dan telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan Pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada Pemilu presiden putaran pertama. 

Adapun hasil Pemilu legislatif tahun 2004 antara lain sebagai berikut.

1. Partai Golongan Karya : 128 kursi
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 109 kursi
3. Partai Persatuan Pembangunan : 58 kursi
4. Partai Demokrat : 57 kursi

Sesuai hasil Pemilu presiden putaran pertama tersebut, yaitu belum ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka diadakanlah Pemilu presiden putaran kedua 2004. Pasangan-pasangan calon yang mengikuti Pemilu presiden putaran kedua 2004 ini adalah dua pasangan calon dengan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu presiden putaran pertama 2004 yang lalu. Pemilu presiden putaran kedua diadakan pada tanggal 20 September 2004.