Politik Luar Negeri Nefo Oldefo

Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri bebas aktif tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sebagai penggantinya, bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negeri Nefo Oldefo. Landasan politik Nefo Oldefoa adalah pembagian kekuatan politik dunia yaitu Old Established Forces (Oldefo) dan New Emerging Force (Nefo).

Indonesia sebagai negara yang anti kapitalis termasuk dalam Nefo bersama dengan negara-negara komunis. Hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan negara Blok Barat lainnya pada waktu itu semakin renggang, karena Blok Barat bersifat pasif terhadap masalah pembebasan Irian Barat. Sikap anti Barat juga berkembang ke masalah Malaysia. Sebaliknya, hubungan Indonesia dengan Blok Timur semakin erat, karena Uni Soviet memberikan kredit kepada Indonesia dalam pembelian senjata dan perlengkapan angkatan perang. Selain itu, Indonesia juga mengadakan hubungan bilateral dengan negara-negara penganut komunis. Misalnya, dengan dibukanya Poros Jakarta - Peking (Indonesia dan RRC) dan Poros Jakarta - Pnom Penh - Hanoi - Peking - Pyongyang (Indonesia - Kamboja - Vietnam Utara - RRC - Korea Utara).

Dalam pelaksanaan politik Nefo Oldefo, Presiden Soekarno memperkenalkan politik mercusuar. Politik mercusuar ini merugikan masyarakat karena memerlukan dana yang sangat besar, sehingga kedudukan rakyat semakin terdesak dan kemiskinan merajalela. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem politik luar negeri yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.