Runtuhnya Kekuasaan Pemerintah Orde Baru

1. Kondisi Kehidupan Bangsa Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto

Orde Baru yang muncul sebagai penyelamat negara setelah adanya krisis multidimensional pada masa Orde Lama, ternyata berakhir pula dengan adanya krisis multidimensional.

Krisis multidimensional adalah krisis yang terjadi dalam sebuah negara yang meliputi berbagai bidang, yaitu ekonomi dan moneter, politik, dan sosial. Adapun krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia tidak di bidang ekonomi saja, melainkan juga krisis politik, kepemimpinan, peran militer, dan peran masyarakat. Krisis moneter yang melanda Indonesia bermula dari krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 yang akhirnya mengakibatkan kemerosotan nilai tukar terhadap mata uang asing yang diikuti dengan melesunya perekonomian Indonesia, peningkatan jumlah pengangguran, dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok. Perekonomian Indonesia kacau, harga-harga barang melambung tinggi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, dan lapangan kerja sempit. 

Untuk menanggulangi krisis moneter dan mengurangi beban anggaran negara, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini secara otomatis mengakibatkan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Dengan dipelopori para mahasiswa, masyarakat melakukan protes dan demonstrasi untuk menuntut perubahan secara fundamental dalam pemerintahan.

Sementara itu, dalam bidang politik juga mengalami gejolak. Menjelang pemilu tahun 1997 mulai muncul aksi-aksi unjuk rasa dari mahasiswa. Mereka berusaha menyalurkan aspirasinya agar tidak lagi memilih Soeharto sebagai presiden mendatang. Namun, para elite politik yang duduk di MPR tidak memerhatikan aspirasi rakyat dan mahasiswa. Mereka tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk yang ketujuh kalinya.

Pada tanggal 16 Januari 1998, aksi keprihatinan yang melibatkan lebih dari 500 mahasiswa digelar di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan krisis moneter dan penurunan harga-harga. Garis besar dari tema yang dituntut mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus-kampus di berbagai kota adalah turunkan harga-harga khususnya harga sembilan bahan pokok (sembako), hapuskan monopoli dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta suksesi kepemimpinan nasional.

Aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat intensitasnya ketika Soeharto terpilih kembali sebagai presiden untuk kali ketujuh (masa bakti 1998 - 2003). Pada tanggal 11 Maret 1998 mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan kalimat “turunkan harga” juga diartikan “turunkan Harto dan keluarga”. Amarah para mahasiswa terhadap Presiden Soeharto semakin memuncak ketika dalam susunan personil Kabinet Pembangunan VII yang diumumkan Presiden Soeharto terdapat nama Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan Mohammad “Bob” Hasan, yaitu putri sulung dan kroni Presiden Soeharto. Sejak saat itulah, di Indonesia muncul gerakan reformasi.

2. Peristiwa Mundurnya Presiden Soeharto Beserta Alasan-Alasannya

Gerakan reformasi di Indonesia disponsori oleh para mahasiswa. Para mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah yang dituangkan dalam agenda reformasi. 

Berikut ini tuntutan para mahasiswa tersebut.

a. Pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi.

b. Menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang.

c. Menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR.

d. Meminta pertanggungjawaban presiden.

Untuk melaksanakan agenda reformasi, maka langkah yang dilakukan para mahasiswa dan rakyat adalah menuntut pergantian kepemimpinan nasional. Tatkala Soeharto terpilih kembali menjadi presiden yang kali ketujuh, para mahasiswa dan rakyat semakin marah. Mereka melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR dan di jalan-jalan.

Dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa Trisakti. Pada saat itu terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Adanya tragedi Trisakti ini tidak menyurutkan semangat mahasiswa dan rakyat lainnya untuk meneruskan gerakan reformasi.

Sejak peristiwa itu, ribuan mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia berdemonstrasi di berbagai kampus di Jakarta dan di Gedung DPR/MPR RI. Demonstrasi serupa juga terjadi di berbagai kota di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Solo, Surabaya, Makassar, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Puncak dari demonstrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 19 - 21 Mei 1998 di depan Gedung DPR/MPR RI sampai munculnya pernyataan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto menyatakan akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu, juga akan dibentuk suatu Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU pemilu, UU kepartaian, UU susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU antimonopoli, dan UU antikorupsi, sesuai dengan keinginan masyarakat. Anggota komite ini terdiri atas unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan para pakar.

Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk, sebab 14 menteri dalam kabinet Pembangunan VII menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan itu mendorong Presiden Soeharto untuk memutuskan mundur dari kursi jabatannya. Kemudian, beliau memerintahkan kepada Mensesneg, Sadillah Mursjid untuk segera mempersiapkan proses pengunduran dirinya secara konstitusional. Beliau juga memerintahkan agar acara pengunduran dirinya dilakukan di Istana Merdeka.

Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI. Lalu beliau menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie (wakil presiden). Peristiwa pengunduran diri Soeharto ini menandai berakhirnya kekuasaan Orba yang telah berkuasa selama 32 tahun dan dimulainya pemerintahan baru yang disebut Orde Reformasi. Mundurnya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dinilai sangat mendadak dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya hal-hal apakah yang mendorong Presiden Soeharto untuk memutuskan mundur?

Berikut ini beberapa faktor yang mendorong Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden RI.

• Pengunduran diri dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak perlu di pihak mahasiswa.
• Soeharto ingin melakukan suksesi ala lengser keprabon madeg pandhito, artinya turun/meninggalkan tahta kerajaan, kemudian terjun ke masyarakat sebagai orang yang dihormati karena pengalaman hidup dan jiwanya yang arif dan bijaksana.
• Perasaan tidak dipercaya atau perasaan ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dibesarkan oleh Presiden Soeharto.
• Hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan yang dipimpinnya.
• Gagalnya Presiden Soeharto membentuk Komite Reformasi dan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi.  Namun yang paling fatal penyebab jatuhnya kekuasaan Orde Baru adalah penolakan dari 14 menteri Kabinet Pembangunan VII untuk bergabung dalam Kabinet Reformasi yang ingin dibentuk Soeharto.

Pengunduran diri Presiden Soeharto disambut gembira oleh puluhan ribu mahasiswa yang menduduki gedung MPR/DPR sejak tanggal 18 Mei 1998. Mereka kemudian berlari ke arah tangga di gedung utama MPR/DPR sambil menyanyikan lagu “Sorak-Sorak Bergembira”. Seiring dengan berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, mereka menaikkan bendera dari setengah tiang (untuk menghormati empat mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak) menjadi satu tiang penuh, untuk merayakan kemenangan mereka.

Suasana serupa juga tampak di kota-kota lain termasuk Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Denpasar, Palembang, dan Ujungpandang. Di beberapa tempat, warga masyarakat ikut larut bersama kegembiraan mahasiswa.

Beberapa pemimpin dunia pun turut menyambut baik keputusan Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Mereka adalah Presiden Amerika Serikat (Bill Clinton), Perdana Menteri Jepang (Ryutaro Hashimoto), Perdana Menteri Australia (John Howard), dan Perdana Menteri Selandia Baru (Jenny Shipley). Mereka melihat pengunduran diri Soeharto itu sebagai langkah awal ke arah pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

3. Kondisi Kehidupan Bangsa Pasca Pengunduran Diri Presiden Soeharto

Kondisi bangsa Indonesia pasca pengunduran diri Presiden Soeharto dapat dikatakan tidak teratur. Reformasi yang didengung-dengungkan telah membuat masyarakat bersifat anarkis. Kebebasan masyarakat dari kekuasaaan Orde Baru menjadi kebablasan.

Berbagai aksi penjarahan toko, aksi kebrutalan, tindakan melawan hukum dan aparat keamanan sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap sebagai pembenaran terhadap pelampiasan amarah rakyat.

Persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin banyak dan menjadi beban bagi pemerintahan yang baru sebagai warisan dari pemerintahan yang lama. Persoalan-persoalan yang ada membuat kondisi bangsa Indonesia semakin kacau dan terpuruk. Persoalan-persoalan tersebut, yaitu semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, inflasi yang membumbung tinggi, kelangkaan BBM dan bahan pokok, penanganan kasus-kasus KKN dan pemulihan ekonomi, muncul masalah disintegrasi, otonomi daerah, krisis ekonomi, gejala main hakim sendiri, dan sulitnya penegakkan hak asasi manusia (HAM).