Sejarah Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Organisasi Konferensi Islam ialah suatu organisasi yang menghimpun negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. OKI didirikan di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970, dalam suatu konferensi tingkat menteri luar negeri negara-negara Islam.

Awalnya, OKI didirikan akibat jatuhnya Kota Yerusalem ke tangan Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Gagasan pembentukan OKI semakin menguat setelah Masjidil Aqsa di Palestina yang merupakan salah satu tempat suci umat Islam dibakar Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa tersebut memicu kemarahan umat Islam sedunia.

Setelah peristiwa tersebut, Raja Hasan II dari Maroko menyerukan kepada para pemimpin dunia Arab dan umat Islam untuk bersama-sama menuntut pertanggungjawaban Israel. Pada tanggal 22 Agustus 1969, berlangsung konferensi darurat para menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab. Dalam konferensi tersebut, dikeluarkan sejumlah resolusi untuk diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi (KTT) negara-negara Islam. Arab Saudi dan Maroko dipercaya untuk menyelenggarakan KTT tersebut.

Arab Saudi dan Maroko membentuk panitia penyelenggara KTT yang terdiri atas enam negara, yakni Malaysia, Palestina, Somalia, Nigeria, Arab Saudi, dan Maroko. Akhirnya, KTT dapat terselenggara di Rabat (Maroko) pada tanggal 22–25 September 1969. Dalam KTT tersebut, dihasilkan sejumlah keputusan berkenaan dengan masalah Israel dan perencanaan konferensi tingkat menteri luar negeri di Jeddah, Saudi Arabia.

Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman diangkat sebagai Sekjen OKI yang pertama. Saat dibentuk, anggota OKI hanya berjumlah 28 negara, yakni negara-negara yang hadir dalam KTT I di Rabat (Maroko) saja. Kini, anggota OKI berjumlah 57 negara.

Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Maka, Indonesia menjadi anggota OKI dan memanfaatkan OKI sebagai forum perjuangan untuk menciptakan perdamaian dunia.

Dengan berlandaskan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berusaha untuk berperan sebagai pemersatu umat Islam sedunia dan berusaha ikut memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Keanggotaan Indonesia dalam OKI memberikan banyak kesempatan terciptanya jalinan kerja sama dengan negara lain.

Dalam bidang politik, Indonesia memiliki peran yang cukup kuat dalam OKI. Pada KTT OKI 1981 di Thaif, Arab Saudi, Indonesia mengajukan resolusi tentang solidaritas dunia Islam atau Ukhuwah Islamiyah, yang langsung diterima oleh seluruh peserta KTT. 

Resolusi tersebut melahirkan komite perdamaian Islam. Di samping itu Indonesia juga memiliki andil dalam penyelesaian sengketa antara Pakistan dan Bangladesh dan penyelesaian masalah minoritas muslim Moro di Filipina. Termasuk di dalamnya mengusulkan masalah kuota haji, dan membantu perjuangan Palestina.