Peristiwa Madiun/PKI

Persetujuan Renville tidak menjamin secara tegas kedudukan Republik Indonesia. Wilayah Republik Indonesia pun juga menjadi semakin sempit. Akibat Persetujuan Renville itu, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian Presiden Republik Indonesia menunjuk Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet.

Setelah menyerahkan mandatnya kepada pemerintah Republik Indonesia, Amir Syarifuddin menjadi oposisi dari pemerintahan Kabinet Mohammad Hatta. Ia menyusun kekuatan dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. Melalui kegiatan-kegiatan politik FDR inilah, Amir Syarifuddin merongrong Kabinet Hatta. Kegiatan politik FDR dibarengi dengan usaha-usaha untuk memancing bentrokan dengan golongan lawan politiknya, sehingga berakibat terjadinya kerusuhan, terutama di daerah Surakarta.

Pada tanggal 5 Juli 1948 kaum buruh yang berada di bawah pengaruh FDR mengadakan pemogokan di pabrik karung Delanggu. Kemudian terjadi bentrokan antara sekelompok pemogok dengan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) yang menentang pemogokan politik itu. Bersamaan dengan kegiatan FDR, pada bulan Agustus 1948, seorang tokoh PKI dari zaman sebelum Perang Dunia II yang bernama Muso kembali dari perantauannya di Uni Soviet. Kedatangan Muso ternyata membawa garis baru bagi kaum komunis dan membawa perubahan-perubahan besar dalam gerakan komunis. Partai yang berhaluan komunis, yakni Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifuddin pada akhir Agustus 1948 berfusi dengan PKI. Muso terpilih sebagai ketua PKI dan Amir Syarifuddin sebagai sekretarisnya.

Di bidang politik, Muso mengecam kebijakan pemerintah dan strategi perjuangan pemerintah. Kampanye politik Muso semakin ditingkatkan dengan mengadakan rapat-rapat raksasa. Dalam rapat raksasa di Madiun, Muso menuduh pemerintah Hatta membawa negaranya kepada penjajahan baru dengan bentuk lain. Muso dan Amir Syarifuddin rajin berkeliling ke berbagai wilayah untuk menarik simpati rakyat dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah. Aksi-aksi mereka memicu timbulnya perpecahan di tubuh TNI. Sebagian tentara ada yang bersimpati pada FDR dan sebagian lainnya tetap setia pada pemerintah yang sah.

Pertentangan politik ini meningkat menjadi insiden bersenjata di Solo. Insiden terjadi antara simpatisan FDR/PKI dengan lawan-lawan politiknya, serta dengan TNI. Setelah terjadi insiden bersenjata di Solo, pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh tokoh-tokoh PKI diproklamasikan berdirinya Republik Sovyet Indonesia. Maka pecahlah pemberontakan PKI di Madiun. Tujuannya meruntuhkan negara Republik Indonesia dan mengganti dengan sebuah negara komunis.

Pemerintah langsung bertindak tegas terhadap aksi pemberontakan PKI Madiun. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Panglima Divisi II Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi I Jawa Timur Kolonel Sungkono untuk menggerakkan kekuatan TNI dan polisi guna mematahkan kekuatan PKI. Akhirnya pada 30 September 1948, Madiun dapat direbut kembali dari tangan PKI. Dalam upaya penumpasan tersebut Muso tewas tertembak di Ponorogo, sementara Amir Syarifuddin dapat ditangkap di Purwodadi–Grobogan yang selanjutnya diadili dan dijatuhi hukuman mati.